Merauke – Perlindungan warga sipil di Papua dinilai tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui advokasi non-litigasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi kampung, dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi membangun perdamaian sekaligus mencegah konflik sejak dini.
Pandangan itu mengemuka dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel, Merauke, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut menegaskan bahwa perlindungan warga sipil memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui dialog, mediasi, pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas aktor lokal, literasi kebijakan, hingga penyelesaian persoalan berbasis kearifan lokal.
Selain itu, setiap langkah advokasi dinilai harus bertumpu pada hasil riset yang kredibel sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memperkeruh situasi sosial.
Anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, mengatakan pembangunan di Papua Selatan harus menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Menurut dia, berbagai program pembangunan, termasuk pemanfaatan dana Otonomi Khusus, harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berpihak kepada masyarakat Papua. Orang Asli Papua harus menjadi pelaku utama pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Victoria juga menyoroti pentingnya memperkuat peran perempuan Papua dalam pembangunan. Menurut dia, perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, melestarikan budaya, serta membangun harmoni sosial di tingkat kampung.
“Karena itu, keterlibatan perempuan perlu diperluas, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan”, ungkapnya.
Sementara itu, tokoh pendidikan Merauke, Paskalis Tethol, menilai perlindungan warga sipil harus dimulai dari penyelamatan masa depan generasi muda Papua melalui pendidikan yang berkualitas.
“Masih adanya anak-anak usia sekolah yang kehilangan motivasi belajar dan rentan terpengaruh berbagai persoalan sosial”, jelasnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan keterampilan hidup.
Paskalis mendorong agar dana Otonomi Khusus lebih diarahkan untuk memperkuat pendidikan kontekstual, pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi kampung berbasis potensi lokal.
“Dengan begitu, anak-anak Papua tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga mampu mengembangkan potensi daerahnya, baik di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, maupun kekayaan budaya yang dimiliki,” katanya.
Menurutnya, penguatan ekonomi kampung juga menjadi bagian penting dari perlindungan warga sipil karena mampu meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi berbagai kerentanan sosial yang berpotensi memicu konflik.
Lebih lanjut, Kabid Advokasi MPSI, Muhammad Gusli menegaskan bahwa advokasi non litigasi berbasis riset menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat perlindungan warga sipil di Papua.
“Pendekatan tersebut tidak hanya mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelibatan aktif Orang Asli Papua dalam setiap proses pembangunan”, tegasnya.
Menurutnya, dengan dukungan data yang kuat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan jaringan aktor lokal yang semakin solid, upaya perlindungan warga sipil diharapkan mampu mencegah konflik sejak dini.
“Data yang kuat jadi modal mencegah konflik yang terjadi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Selatan”, pungkasnya.***
