Jakarta – Koordinator Tim Riset Advokasi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Erik Fitriadi, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi pembangunan di Papua.
Menurutnya, kebijakan strategis pemerintah tersebut harus dipandang sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, selama dijalankan sesuai prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan menghormati hak-hak masyarakat.
Hal itu disampaikan Erik dalam Diskusi Publik bertajuk “Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan MPSI di Graha MPSI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Secara konstitusional negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945”, kata Erik dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Baginya, pembangunan melalui PSN merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah, termasuk di Papua.
“Papua memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari sisi geopolitik maupun sumber daya alam. Karena itu, PSN harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” kata Erik.
Menurutnya, dukungan terhadap PSN bukan berarti menutup ruang kritik. Justru dalam negara hukum, setiap program strategis nasional harus dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang efektif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Persoalan pembangunan Papua hari ini bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan bagaimana memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Tata kelola yang baik akan menentukan apakah pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” ujarnya.
Erik menilai, keberhasilan PSN di Papua juga harus diukur dari kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang inklusif.
“Setiap kebijakan, perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, lingkungan, serta karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah sehingga pembangunan tidak bersifat seragam dan lebih tepat sasaran”, jelasnya.
Ia menambahkan, dinamika keamanan di sejumlah wilayah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan Papua memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat penting agar PSN mampu memberikan manfaat nyata. Dialog harus menghasilkan tindak lanjut, sementara setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan data lapangan sehingga pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” ucapnya.
Erik menegaskan, pengawasan terhadap setiap pembangunan merupakan bagian dari mekanisme negara hukum untuk memastikan setiap proyek strategis berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Keberhasilan PSN bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat Papua, berkurangnya kesenjangan pembangunan, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan,” tutupnya.***
