MERAUKE – Tokoh pendidikan Merauke, Paskalis Tethol, menilai peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Wasur dan kawasan terdampak pembangunan memerlukan langkah yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan kelembagaan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga kepastian tata kelola sekolah di tingkat kampung.
Paskalis menyampaikan hal tersebut dalam forum diskusi penguatan pendidikan masyarakat di Merauke, Sabtu (25/7/2026). Menurutnya, tujuan awal pendirian PKBM di Wasur harus terus dijaga agar tetap menjadi pusat peningkatan kapasitas masyarakat, tidak hanya dalam aspek pendidikan formal, tetapi juga pemberdayaan ekonomi.
“Tujuan awal pendirian PKBM Wasur harus terus dilanjutkan. Karena itu, kami mengusulkan agar Kepala Sekolah Satu Atap yang pertama dapat dikembalikan ke Sekolah Wasur untuk melanjutkan cita-cita awal pengembangan lembaga tersebut,” kata Paskalis.
Ia menjelaskan, keberlanjutan program pendidikan di Wasur tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan belajar mengajar, tetapi perlu diperkuat melalui pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Menurutnya, model tersebut akan memberikan nilai tambah bagi peserta didik sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“PKBM perlu dikembangkan menjadi pusat pembelajaran yang mampu melahirkan keterampilan dan jiwa entrepreneur berbasis potensi lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, perwakilan masyarakat Wanam, Falentinus Gewa, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pemerataan layanan pendidikan di kampung-kampung, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pemenuhan tenaga pendidik.
Menurut Falentinus, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan kekurangan guru, sehingga berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar.
“Kami berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di wilayah kampung. Fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan dan meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kampung Uli-Uli, Kamilus Abom Kahol, menyoroti pentingnya aspek administrasi dan kepastian hukum dalam pembangunan fasilitas pendidikan di kampung.
Ia mengusulkan agar setiap pembangunan sekolah disertai dokumen yang lengkap, termasuk kuitansi atau bukti pembelian tanah saat peresmian sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi sengketa lahan di masa mendatang.
“Kejelasan administrasi sejak awal akan memberikan kepastian hukum bagi sekolah dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan kepemilikan lahan di kemudian hari,” ujar Kamilus.
Selain itu, Kamilus juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait Surat Keputusan (SK) guru honorer di kampung. Menurutnya, hingga kini sebagian guru masih menggunakan SK lama yang belum diperbarui sesuai dengan perubahan kepemimpinan daerah.
“Guru honorer membutuhkan kepastian status administrasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan memperoleh hak-haknya secara jelas,” katanya.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat untuk memperkuat pembangunan sektor pendidikan di Merauke.
Para peserta forum berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai usulan tersebut sebagai upaya meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat kampung dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.***
