Jakarta – Ketua Bidang Advokasi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Dede Gusli Piliang, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan stabilitas keamanan.
Menurutnya, kedua aspek tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus berjalan secara beriringan agar tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Gusli dalam Diskusi Publik bertajuk “Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan MPSI di Graha MPSI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Selama ini diskursus mengenai Papua sering terjebak pada dikotomi antara pendekatan keamanan dan pendekatan pembangunan”, katanya dalam keterangan kepada wartawan.
Padahal, menurutnya dalam perspektif negara hukum, keduanya merupakan instrumen konstitusional yang memiliki fungsi berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama, yakni melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Stabilitas keamanan merupakan prasyarat pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan memperkuat stabilitas sosial. Karena itu, kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara sinergis, bukan dipertentangkan,” kata Gusli.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), membutuhkan kondisi keamanan yang kondusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Di sisi lain, stabilitas keamanan juga harus diikuti dengan penguatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”, urainya.
Menurutnya, keamanan tanpa pembangunan akan sulit menciptakan kesejahteraan, sementara pembangunan tanpa stabilitas akan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.
“Negara harus hadir secara utuh. Aparat menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, sementara pemerintah memastikan pembangunan menghadirkan akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Gusli menilai penyelesaian persoalan Papua memerlukan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, pendekatan yang parsial hanya akan menghasilkan solusi yang bersifat sementara.
“Persoalan Papua sangat multidimensi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus multidimensi. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Gusli menekankan bahwa setiap forum dialog mengenai Papua harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan.
Ia berharap hasil kajian akademik dan penelitian lapangan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah sehingga pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Papua tidak membutuhkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Yang dibutuhkan adalah sinergi, kepastian kebijakan, dan konsistensi pelaksanaan program agar cita-cita menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat diwujudkan. Stabilitas keamanan dan pembangunan harus berjalan beriringan sebagai dua pilar utama menuju Papua yang maju,” tutup Gusli.***
