Balibersuara.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) yang berlangsung pada Rabu 7 Januari 2026 berlangsung panas.
Rapat yang digelar mulai dari pagi hingga siang hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidak Pansus TRAP ke Jimbaran Hijau beberapa waktu lalu. Dalam sidak tersebut Pansus TRAP menemukan dugaan pelanggaran Undang – Undang karena Jimbaran Hijau diduga kuat membatasi akses warga adat untuk beribadah ke Pura Batu Nunggul. Kemudian melarang warga untuk merenovasi pura dengan alasan lahan pura masih dalam status sengketa.
Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha yang memimpin jalannya sidang menjelaskan tidak boleh ada yang menghalangi setiap warga negara beribadah, Ia meminta Jimbaran Hijau untuk membuka akses ke Pura, termasuk juga renovasi pura.
“Kami meminta toleransinya Jimbaran Hijau, ini soal ibadah umat Hindu disana, agar tidak dihalangi, termasuk juga ketika mereka hendak renovasi pura jangan dihalangi, soal sengketa tanah itu soal lain,” kata Supartha.
Desakan juga datang dari Kasatpol PP Provinsi Bali, Ia meminta Jimbaran Hijau memegang komitmen yang telah disepakati bersama saat Sidak bahwa Jimbaran Hijau memberikan akses ke pura dan mengizinkan renovasi Pura.
Akan tetapi, pihak Jimbaran Hijau tidak memberikan jawaban pasti. Ignatius Suryanto selaku perwakilan Jimbaran Hijau menyebut harus berkoordinasi dengan owner selaku atasannya.
“Kami harus koordinasi dulu soal izin renovasi pura, tolong pahami posisi saya, saya tidak bisa melakukan tanda tangan apapun,” kata Ignatius.
Para pihak, termasuk pengempon pura tidak puas dengan jawaban Jimbaran Hijau, para pengempon protes dengan berteriak dan memukul meja. Salah satu anggota DPRD mendatangi Suryanto dan meminta Ia untuk keluar.
Setelah diusir, rombongan Jimbaran Hijau pun keluar meninggalkan ruangan.
